Hits : 63513 |
 |
PEMERINTAH PERLU MEMIKIRKAN ASURANSI BENCANA
Negara Indonesia adalah kategori rawan bencana apalai saat ini sedang berada dalam siklus aktif 200 tahunan. Dalam waktu 10 tahun akan terjadi gempa super besar di kawasan Sumatra. Pemerintah jangan menunda-nunda lagi segera membuat asuransi bencana bagi masyarakat. Data (BNPB) di Indonesia dari 78.000 desa 26.000 diantaranya rawan bencana |
KKN TEMATIK BERJALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan kepada seluruh universitas yang ada di provinsi itu dalam pelaksanaan KKN mahasiswanya menerapkan ”KKN Tematik” agar mahasiswa dalam melaksanakan KKN lebih terarah dan lebih fokus. |
MELALUI RAT KOPERASI BISA DIKETAHUI MAJU MUNDURNYA
Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang selalu diselenggarakan setiap koperasi adalah merupakan media dialog yang efektif mengenai kegiatan koperasi baik yang sudah di jalankan, sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan sehingga bisa diketahui maju mundurnya koperasi.
Hal itu disampaikan Ir. Hastungkoro Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Provinsi DIY pada saat membuka kegiatan RAT Puskud Mataram belum lama ini. Seperti diketahui pemerintah mulai saat ini mengurangi fasilitas untuk gerakan koperasi karena pemerintah menganggap koperasi sudah memiliki kemandirian.
|
PANTI WREDHA BUDI DARMA OPTIMALKAN PELAYANAN
Kondisi Panti Wredha Budi Darma Di Kota Yogyakarta khususnya bangunan sudah lama dengan fasilitas seadanya. Namun pengelola panti selalu berusaha menciptakan kenyamaman antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga dan merawat lansia yang sedang menderita sakit dan diusahakan mereka selalu dalam pengawasan petugas walau jumlah petugas sangat terbatas. Panti Wredha Budi Darma saat ini hanya mampu menampung 60-an lansia sehingga siapa yang mau masuk harus antri dulu . Untuk ruang isolasi atau tempat merawat lansia yang sakit hanya tersedia 7 tempat tidur.
|
KPP-PA BERTANGGUNGJAWAB TINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK
Seperti diketahui, jumlah perempuan dewasa ini adalah 49,9% dari keseluruan total penduduk dan apa bila ditambah dengan jumlah anak yang terdiri dari 30% dari total penduduk, maka Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 70% dari total jumlah penduduk di Indonesia.
Linda Amalia Sari Gumelar Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Teknis Pengarusutamaan Gender tahun 2011, di Hotel Sheraton Yogyakarta Rabu 18 Mei 2011. Rapat teknis yang dihadiri 171 peserta meliputi wakil kementerian negara/lembaga, badan/biro pemberdayaan perempuan, Bappeda,Dinas yang menangani bidang perindustrian, Biro Keuangan Daerah, Pusat Studi Wanita/Gender dan dari KPP-PA itu mengambil tema “ Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Daerah dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan”. |
 |
GERAKAN MEMBANGUN KEBUN BERGIZI
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
Pada tahun 1950-an, bangsa Indonesia mulai menata dirinya setelah lepas dari perjuangan kemerdekaan yang maha dahsyat. Keluarga Indonesia mengganti anggota keluarga yang hilang dalam perjuangan. Orang tua yang melihat suasana bertambah damai menambah jumlah anak-anaknya. Negara yang baru saja merdeka dengan fasilitas yang belum memadai dengan tambahan kelahiran yang meledak itu banyak kehilangan bayi dan ibu yang melahirkan. Keadaan itu secara naluriah dijawab dengan menambah jumlah anak yang lebih banyak. Bahkan anak-anak muda secara tidak langsung dianjurkan menikah, biarpun masih terlalu muda. Akibatnya terjadi ledakan kelahiran yang lebih dahsyat. |
DKI JAKARTA MEMBANGUN KELUARGA
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
Pada tanggal 8 Juni 2011, bertepatan dengan hari lahir Bapak Pembangunan Indonesia, Jenderal Besar HM Soeharto, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Tatiek Fauzi Bowo, yang didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, para pejabat teras, Walikota, Bupati dan para petugas lapangan berbagai instansi, PKK dan kader-kader pembangunan dari kelurahan, menanda tangani kerjasama dengan Yayasan Damandiri dan berbagai organisasi lain di Jakarta. Pananda tanganan kerjasama itu dibarengkan dengan upacara bersama memperingati Hari Keluarga tahun 2011 dan berbagai gerakan pembangunan oleh PKK lainnya. |
INDONESIA TIDAK PERLU MISKIN LAGI
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
Dalam rangka peringatan Ulang tahun ke 60, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) menggelar pertemuan ilmiah dengan tema “Indonesia Tanpa Kemiskinan” yang dibuka oleh tokoh legendaris Prof. Dr. Emil Salim. Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional itu menggelar pembicara pilihan sesuai bidang keahliannya. Rupanya penyelenggara menyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang berlatang belakang ekonomi semata, sehingga pembicara dalam pertemuan itu didatangkan dari berbagai latar belakang keilmuan dan praktisi lapangan. |
BERJUANG BERSAMA RAKYAT
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
Pada tanggal 8 Juni 2011, bertepatan dengan hari lahir Bapak Pembangunan Indonesia, Jenderal Besar HM Soeharto, tidak kurang dari 1800 Petugas Lapangan KB di Yogyakarta dan 800 petugas yang sama dari Kabupaten Sleman, dan masih banyak lagi ribuan lainnya di berbagai tempat, berbaur bersama rakyat melaksanakan tugas mulianya membangun keluarga. Sebagian yang berkumpul di kota Yogyakarta dan di Kabupaten Sleman, menginginkan agar keberhasilan KB yang antara lain ditandai pemberian penghargaan PBB kepada penggerak utamanya Pak Harto pada hari kelahiran beliau tanggal 8 Juni 1989, dilanjutkan dengan lebih gegap gempita. |
POSDAYA BERKEBUN DAN MENANAM POHON
Oleh Prof Dr Haryono Suyono
Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang sedang marak dikembangkan di berbagai Kabupaten/Kota, terutama di desa dan pedukuhan, untuk menyegarkan kembali semangat gotong royong bersama-sama menanggulangai kebodohan dan kemiskinan, makin menarik perhatian banyak kalangan. Banyak kabupaten/kota yang semula melihat gerakan masyarakat tersebut dengan sebelah mata makin tertarik dan bergabung dengan upaya pembangunan berkeadilan yang sifatnya pro rakyat, adil dan hasilnya akan diukur dengan indikator global. Perguruan tinggi satu demi satu menyatakan diri siap menerjunkan ribuan mahasiswa mengirim mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya ke berbagai pedukuhan. |
|
|
